Tag: karbon biru

Penanaman Mangrove dalam Angka: Fakta yang Perlu Diketahui Komunitas Lingkungan

csr·

Mangrove bukan sekadar kumpulan pohon yang tumbuh di wilayah pesisir. Ekosistem ini berperan dalam melindungi garis pantai, menyediakan habitat bagi berbagai organisme, menyimpan karbon, sekaligus membuka peluang bagi kegiatan edukasi dan wisata berbasis konservasi.

Bagi komunitas lingkungan di Indonesia, memahami data penanaman mangrove menjadi penting agar kegiatan rehabilitasi tidak berhenti pada aktivitas menanam bibit. Keberhasilan sebenarnya ditentukan oleh tingkat kelangsungan hidup tanaman, kesesuaian lokasi, pemeliharaan, keterlibatan masyarakat, serta manfaat ekologis dan sosial yang dihasilkan.

Seberapa Luas Ekosistem Mangrove Indonesia?

Data terbaru dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 657 Tahun 2025 yang merujuk pada Peta Mangrove Nasional Tahun 2024 mencatat ekosistem mangrove Indonesia mencapai 4.210.288 hektare. Angka tersebut terdiri atas sekitar 3.440.464 hektare ekosistem mangrove eksisting dan 769.824 hektare potensi habitat mangrove.

Besarnya luasan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki aset ekologis pesisir yang sangat penting. Namun, luas ekosistem tidak otomatis berarti kondisinya aman.

Dalam dua dekade terakhir, luas mangrove diperkirakan mengalami penurunan sekitar 4,3%. Faktor manusia menjadi salah satu penyebab utama, termasuk konversi untuk tambak, pertanian, pembangunan infrastruktur, dan penggunaan lahan lainnya.

Karena itu, program rehabilitasi perlu dilakukan berdasarkan kondisi ekosistem, bukan sekadar mengejar jumlah bibit yang ditanam.

Penanaman Mangrove Bukan Sekadar Menghitung Jumlah Bibit

Salah satu kesalahan umum dalam kegiatan konservasi adalah menjadikan jumlah bibit sebagai indikator utama keberhasilan.

Misalnya, sebuah kegiatan menanam 10.000 bibit mangrove. Angka tersebut terlihat besar, tetapi belum menjawab pertanyaan penting:

  • Berapa persen bibit yang bertahan hidup?
  • Apakah spesies yang ditanam sesuai dengan kondisi lokasi?
  • Apakah pola pasang surut mendukung pertumbuhan?
  • Bagaimana kondisi substrat dan salinitas?
  • Apakah bibit mendapatkan pemeliharaan setelah ditanam?
  • Apakah masyarakat setempat terlibat dalam pengawasan?
  • Apakah penanaman meningkatkan fungsi ekologis kawasan?

Pertanyaan tersebut penting karena rehabilitasi mangrove merupakan proses jangka panjang.

Dengan demikian, komunitas lingkungan sebaiknya menggunakan indikator yang lebih komprehensif, seperti survival rate, pertumbuhan vegetasi, peningkatan tutupan kanopi, keanekaragaman spesies, kondisi hidrologi, serta perubahan kualitas lingkungan.

Mengapa Mangrove Penting bagi Perubahan Iklim?

Mangrove termasuk bagian penting dari ekosistem karbon biru. Kemampuannya menyimpan karbon menjadikan perlindungan dan rehabilitasi mangrove relevan dalam agenda mitigasi perubahan iklim.

Pada April 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan memproyeksikan ekosistem karbon biru Indonesia yang bersumber dari mangrove dan padang lamun berpotensi menyerap sekitar 10 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun.

Potensi tersebut sekaligus menjelaskan mengapa program mangrove kini semakin berkaitan dengan kebijakan iklim, pengelolaan pesisir, dan pengembangan nilai ekonomi karbon.

Namun, komunitas lingkungan perlu berhati-hati terhadap klaim penyerapan karbon. Pengukuran karbon seharusnya didukung metodologi ilmiah, data lapangan, serta sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi atau MRV yang kredibel. Pemerintah juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis sains dan tata kelola berintegritas tinggi dalam pengembangan karbon biru.

Wisata Edukasi Mangrove Semakin Relevan

Mangrove memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting, yaitu menjadi ruang belajar langsung mengenai ekosistem pesisir.

Wisata edukasi mangrove memungkinkan pengunjung mempelajari:

  1. Fungsi akar mangrove dalam ekosistem pesisir.
  2. Keanekaragaman hayati yang bergantung pada kawasan mangrove.
  3. Hubungan antara mangrove, perikanan, dan masyarakat pesisir.
  4. Dampak perubahan penggunaan lahan.
  5. Proses pembibitan dan penanaman.
  6. Pentingnya pemeliharaan setelah kegiatan rehabilitasi.

Pendekatan tersebut membuat wisata tidak hanya berorientasi pada rekreasi, tetapi juga membangun kesadaran lingkungan.

Penelitian IPB University pada 2025 mengenai Ketapang Urban Aquaculture di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa kawasan wisata berbasis mangrove dapat menggabungkan wisata alam, edukasi, konservasi, dan manfaat ekonomi masyarakat. Penelitian tersebut memperkirakan nilai ekonomi kawasan sebesar Rp66,52 miliar per tahun, dengan dampak ekonomi langsung sekitar Rp4,81 miliar per tahun dan multiplier 1,48.

Artinya, ketika dikelola dengan tepat, konservasi mangrove dapat berjalan berdampingan dengan pemberdayaan masyarakat.

Angka Ekonomi Menunjukkan Nilai Mangrove Lebih Besar dari Tiket Wisata

Nilai mangrove tidak hanya berasal dari tiket masuk kawasan wisata.

Ekosistem ini memberikan berbagai jasa lingkungan, termasuk jasa penyediaan, pengaturan, dan budaya. Penelitian terbaru di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, misalnya, memperkirakan nilai ekonomi total ekosistem mangrove kawasan tersebut mencapai sekitar Rp6,71 miliar per tahun. Luas vegetasinya tercatat sekitar 56 hektare.

Di Desa Ketapang, Kabupaten Tangerang, penelitian lain menemukan bahwa jasa penyediaan dan jasa kultural mangrove memiliki nilai ekonomi yang signifikan serta berkaitan dengan aktivitas nelayan, pembudidaya, UMKM, dan ekowisata.

Data tersebut memperlihatkan bahwa menjaga mangrove bukan hanya agenda lingkungan. Ada dimensi ekonomi dan sosial yang ikut dipertaruhkan.

Apa yang Perlu Dilakukan Komunitas Lingkungan?

Komunitas lingkungan dapat mengambil peran lebih strategis dengan mengubah kegiatan penanaman menjadi program konservasi yang terukur.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan survei lokasi

Sebelum menanam, identifikasi kondisi pasang surut, salinitas, jenis substrat, tingkat abrasi, vegetasi yang sudah ada, serta potensi gangguan.

2. Memilih spesies yang sesuai

Tidak semua jenis mangrove cocok ditanam di setiap lokasi. Pemilihan spesies perlu mempertimbangkan karakteristik ekologis kawasan.

3. Membuat baseline data

Dokumentasikan kondisi awal melalui foto, koordinat, jumlah vegetasi, tutupan lahan, dan kondisi lingkungan.

4. Mengukur survival rate

Lakukan pemantauan berkala untuk mengetahui berapa banyak bibit yang bertahan. Data ini jauh lebih informatif daripada hanya mencatat jumlah bibit yang ditanam.

5. Melibatkan masyarakat

Masyarakat lokal dapat berperan dalam pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengawasan, pemanduan wisata, hingga pengembangan produk UMKM.

6. Menggabungkan konservasi dan edukasi

Kegiatan penanaman dapat dikembangkan menjadi paket edukasi bagi sekolah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat umum.

Tren Wisata Mangrove: Dari Rekreasi Menuju Konservasi

Perkembangan wisata mangrove menunjukkan peluang untuk mengintegrasikan rekreasi, pendidikan, dan konservasi.

Namun, pertumbuhan jumlah wisatawan juga harus memperhatikan daya dukung kawasan. Penelitian di Ketapang menunjukkan kapasitas kawasan diperkirakan mencapai 4.587 orang per hari, sementara kunjungan aktual masih berada di bawah kapasitas tersebut.

Sebaliknya, studi tahun 2026 di Pulau Pari menemukan bahwa kondisi ekosistem mangrove yang diteliti belum sesuai untuk pengembangan ekowisata karena rendahnya kerapatan, ketebalan, dan keanekaragaman mangrove. Studi tersebut memperkirakan potensi daya dukung setelah rehabilitasi sekitar 273 orang per hari.

Dua contoh tersebut memperkuat satu prinsip: wisata tidak boleh menjadi alasan untuk memaksakan pemanfaatan kawasan yang secara ekologis belum siap.

Peran CSR dalam Mendukung Rehabilitasi Mangrove

Program lingkungan perusahaan dapat menjadi salah satu sumber dukungan bagi konservasi pesisir. Melalui CSR perusahaan, kegiatan tidak harus berhenti pada penanaman simbolis, tetapi dapat dirancang sebagai program berkelanjutan dengan target, indikator, dokumentasi, edukasi, dan pemantauan.

Perusahaan dapat mendukung pembibitan, rehabilitasi kawasan, penyediaan fasilitas edukasi, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga pengembangan ekowisata yang bertanggung jawab.

Informasi mengenai program CSR perusahaan dan inisiatif sosial-lingkungan dapat menjadi referensi bagi organisasi maupun perusahaan yang ingin mengembangkan program berdampak.

Bagi perusahaan yang ingin menghubungkan agenda keberlanjutan dengan aksi nyata di lapangan, CSR perusahaan juga dapat diarahkan pada program yang memiliki indikator keberhasilan ekologis dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pendekatan semacam ini membantu menghindari kegiatan CSR yang hanya berorientasi pada dokumentasi acara. Fokusnya bergeser menjadi penciptaan dampak yang dapat diukur dan dipantau.

Checklist Program Penanaman Mangrove yang Lebih Bertanggung Jawab

Sebelum menjalankan kegiatan, komunitas atau perusahaan dapat memastikan beberapa hal berikut:

  • Lokasi telah melalui survei ekologis.
  • Jenis bibit sesuai dengan karakteristik lokasi.
  • Terdapat baseline sebelum penanaman.
  • Jumlah bibit terdokumentasi.
  • Survival rate dipantau secara berkala.
  • Ada rencana pemeliharaan.
  • Masyarakat lokal dilibatkan.
  • Dampak terhadap ekosistem dipantau.
  • Aktivitas wisata memperhatikan daya dukung.
  • Hasil program dilaporkan secara transparan.

Dengan indikator tersebut, kegiatan penanaman mangrove menjadi lebih dari sekadar seremoni. Program dapat berkembang menjadi investasi jangka panjang bagi kesehatan pesisir, pendidikan lingkungan, dan ekonomi masyarakat.

FAQ Penanaman Mangrove

1. Berapa luas mangrove Indonesia saat ini?

Peta Mangrove Nasional Tahun 2024 mencatat total ekosistem mangrove sekitar 4,21 juta hektare, yang terdiri dari ekosistem eksisting dan potensi habitat mangrove.

2. Mengapa penanaman mangrove penting?

Mangrove membantu menjaga ekosistem pesisir, menyediakan habitat bagi biota, mendukung masyarakat pesisir, serta berperan dalam penyimpanan karbon.

3. Apakah semakin banyak bibit yang ditanam berarti semakin berhasil?

Tidak selalu. Keberhasilan rehabilitasi perlu dilihat dari tingkat kelangsungan hidup, pertumbuhan tanaman, kesesuaian ekologis, dan pemulihan fungsi ekosistem.

4. Apa hubungan mangrove dengan wisata edukasi?

Kawasan mangrove dapat menjadi ruang belajar mengenai biodiversitas, perubahan iklim, konservasi pesisir, dan kehidupan masyarakat sekitar.

5. Bagaimana perusahaan dapat berkontribusi?

Perusahaan dapat mendukung pembibitan, rehabilitasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, serta pengembangan wisata berbasis konservasi melalui program lingkungan yang terencana.

6. Mengapa masyarakat lokal perlu dilibatkan?

Keterlibatan masyarakat membantu memastikan program sesuai dengan kondisi sosial setempat sekaligus membuka peluang ekonomi dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kawasan.

Mari Jadikan Rehabilitasi Mangrove sebagai Program Berdampak

Data menunjukkan bahwa mangrove memiliki nilai ekologis, sosial, edukatif, dan ekonomi yang besar. Karena itu, kegiatan penanaman sebaiknya dirancang dengan perspektif jangka panjang: tepat lokasi, tepat jenis, terukur, dipelihara, dan melibatkan masyarakat.

Perusahaan, komunitas, sekolah, maupun organisasi lingkungan yang ingin menjalankan program keberlanjutan dapat menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari strategi lingkungan yang memiliki dampak nyata.

PrasastiSelaras.com dapat menjadi referensi bagi perusahaan yang ingin mengeksplorasi pendekatan program sosial dan lingkungan yang lebih terarah. Mulailah dari satu kawasan, ukur dampaknya, libatkan masyarakat, dan bangun program yang dapat terus tumbuh setelah kegiatan penanaman selesai.

Tren Global Blue Carbon dan Posisi Kementerian di Dalamnya

csr·

Mengapa Blue Carbon Semakin Penting dalam Agenda Iklim Global?

Perubahan iklim membuat perhatian dunia tidak lagi hanya tertuju pada hutan daratan. Ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan salt marsh atau rawa asin kini semakin diperhitungkan sebagai bagian penting dari strategi mitigasi perubahan iklim.

Ekosistem tersebut dikenal sebagai blue carbon atau karbon biru karena mampu menyerap dan menyimpan karbon, terutama pada biomassa serta sedimen pesisir. IPCC mencatat bahwa mangrove, salt marsh, dan padang lamun mempunyai kemampuan menyimpan karbon sekaligus menyediakan manfaat lain seperti perlindungan pantai, habitat biota, penyaringan air, serta dukungan terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir.

Tren ini menunjukkan satu hal penting: program blue carbon tidak lagi cukup dipandang sebagai kegiatan konservasi. Ia semakin terkait dengan kebijakan iklim, tata ruang pesisir, ekonomi biru, perlindungan masyarakat, hingga mekanisme nilai ekonomi karbon.

Statistik Global Menunjukkan Potensi Besar Ekosistem Pesisir

Data IPCC memberikan gambaran mengenai besarnya kapasitas ekosistem blue carbon. Berdasarkan kompilasi penelitian yang digunakan dalam AR6, stok karbon rata-rata ekosistem mangrove mencapai sekitar 856 MgC per hektare, sementara salt marsh sekitar 317,2 MgC per hektare dan padang lamun sekitar 139,7 MgC per hektare. Angka tersebut bervariasi berdasarkan lokasi, kondisi lingkungan, jenis vegetasi, serta kedalaman sedimen yang diperhitungkan.

Mangrove juga memiliki tingkat penyimpanan karbon yang sangat tinggi per satuan luas. IPCC mencatat rata-rata stok karbon ekosistem mangrove sekitar 3.131 ton CO₂e per hektare dalam salah satu estimasi yang digunakan untuk menilai potensi mitigasi.

Namun, peluang tersebut datang bersama risiko. Ketika ekosistem pesisir dikonversi atau mengalami degradasi, karbon yang telah tersimpan dapat hilang dan sebagian berpotensi kembali menjadi emisi. IPCC memperkirakan emisi akibat deforestasi mangrove global sejak 2000 berada pada kisaran 23,5–38,7 Tg karbon per tahun.

Artinya, percepatan blue carbon seharusnya tidak hanya berfokus pada penanaman kembali. Perlindungan ekosistem yang masih baik menjadi bagian yang sama pentingnya dengan restorasi.

Indonesia Memiliki Posisi Strategis

Indonesia berada pada posisi penting dalam agenda blue carbon global karena memiliki wilayah pesisir yang luas serta ekosistem mangrove dan lamun yang signifikan.

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional melalui SK Nomor 3438 Tahun 2025, Indonesia memiliki sekitar 3,46 juta hektare mangrove. KLH/BPLH menyebut luas tersebut berada pada kisaran 20–25% dari total mangrove dunia.

Potensi tersebut membuat kebijakan Indonesia memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar tingkat nasional. Keberhasilan menjaga mangrove dan lamun dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

KKP bahkan memproyeksikan ekosistem karbon biru Indonesia dari mangrove dan padang lamun berpotensi menyerap sekitar 10 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun. Proyeksi tersebut menjadi salah satu dasar penguatan kebijakan, regulasi, dan pipeline proyek karbon biru nasional.

Peran Kementerian dalam Mempercepat Blue Carbon

Percepatan blue carbon membutuhkan koordinasi lintas kementerian karena ekosistem pesisir bersinggungan dengan konservasi, kelautan, perubahan iklim, tata ruang, masyarakat, hingga ekonomi.

Salah satu perkembangan penting adalah peluncuran Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (RENAKSI) 2025–2030 pada Februari 2026. Pemerintah menyebut dokumen tersebut mencakup perlindungan dan pengelolaan sekitar 3,45 juta hektare mangrove dan 660 ribu hektare lamun. Penyusunannya difasilitasi National Blue Carbon Action Partnership atau NBCAP dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

KKP kemudian mengintegrasikan RENAKSI ke dalam Kebijakan Ekonomi Biru. Peran tersebut penting karena pengelolaan karbon biru tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekosistem menyerap karbon, tetapi juga dengan keberlanjutan sumber daya kelautan dan pesisir.

Di sisi lain, KLH/BPLH memperkuat aspek perlindungan ekosistem mangrove melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM). Pada 2026, pemerintah mulai mendorong penyusunan RPPEM di tingkat nasional dan daerah sebagai instrumen pengelolaan yang lebih terpadu dan berbasis data.

Dengan demikian, posisi kementerian bukan sekadar sebagai pelaksana proyek penanaman mangrove. Kementerian berperan dalam membangun kerangka regulasi, data, tata kelola, restorasi, perlindungan, pengukuran karbon, dan koordinasi multipihak.

Dari Penanaman ke Pengelolaan Ekosistem

Salah satu perubahan penting dalam tren blue carbon adalah bergesernya pendekatan dari sekadar “menanam mangrove” menuju pengelolaan ekosistem secara menyeluruh.

Restorasi yang efektif harus mempertimbangkan kondisi hidrologi, sedimentasi, jenis tanaman, tekanan manusia, karakteristik lokasi, serta keberlanjutan setelah proyek selesai. IPCC juga menekankan bahwa keberhasilan pemulihan karbon sangat bergantung pada kondisi iklim, sedimen, dan metode restorasi.

Karena itu, program blue carbon membutuhkan sistem MRV (Measurement, Reporting, and Verification) yang kredibel. Data mengenai luas ekosistem, perubahan tutupan, biomassa, karbon sedimen, serta tingkat keberhasilan restorasi menjadi semakin penting ketika proyek dikaitkan dengan target iklim atau mekanisme ekonomi karbon.

Bagi sektor swasta, pendekatan ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas melalui program konservasi, restorasi pesisir, pemberdayaan masyarakat, maupun CSR perusahaan. Program yang dirancang berbasis data dan kebutuhan masyarakat berpotensi memberikan manfaat lingkungan sekaligus memperkuat reputasi keberlanjutan perusahaan.

Tantangan yang Masih Harus Dipercepat

Besarnya potensi blue carbon bukan berarti implementasinya tanpa tantangan.

Pertama, kualitas data antarwilayah masih perlu diperkuat. Kedua, terdapat risiko degradasi akibat konversi lahan, pencemaran, pembangunan pesisir, serta perubahan iklim. Dashboard KLH/BPLH menunjukkan sekitar 3,36 juta hektare mangrove dalam data terkini, dengan 58% tercatat memiliki kerapatan baik, sementara sisanya berada dalam kategori kerapatan sedang atau jarang.

Ketiga, keberhasilan program perlu diukur dalam jangka panjang. Restorasi mangrove bukan proyek yang hasilnya selalu dapat dinilai hanya dalam beberapa bulan.

Keempat, masyarakat pesisir harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi. Program perlindungan yang mengabaikan aspek ekonomi dan sosial berisiko sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

Karena itu, percepatan blue carbon idealnya menggabungkan empat elemen: perlindungan ekosistem, restorasi berbasis sains, tata kelola yang kuat, dan pemberdayaan masyarakat.

Peluang Kolaborasi bagi Dunia Usaha

Tren global blue carbon juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan program keberlanjutan yang lebih terukur.

Daripada membuat kegiatan lingkungan yang berdiri sendiri, perusahaan dapat menghubungkan program tanggung jawab sosial dengan kebutuhan nyata di wilayah pesisir. Bentuknya dapat berupa rehabilitasi mangrove, edukasi masyarakat, penguatan ekonomi lokal, pemantauan ekosistem, atau dukungan terhadap riset dan konservasi.

Pendekatan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi CSR perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas seremonial, tetapi memiliki indikator dampak yang dapat dipantau.

Bagi perusahaan yang ingin membangun program berkelanjutan, kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi lingkungan, perguruan tinggi, komunitas pesisir, dan mitra profesional dapat membantu memastikan program berjalan sesuai kebutuhan lapangan.

PrasastiSelaras.com dapat menjadi salah satu referensi bagi perusahaan yang ingin memahami bagaimana program CSR dapat diarahkan pada isu lingkungan dan sosial yang memiliki dampak nyata.

Arah Blue Carbon Indonesia ke Depan

Perkembangan kebijakan pada 2025–2026 menunjukkan bahwa blue carbon semakin masuk ke dalam arsitektur kebijakan nasional. RENAKSI 2025–2030, penguatan Kebijakan Ekonomi Biru, serta RPPEM menjadi indikasi bahwa perlindungan ekosistem pesisir mulai ditempatkan dalam kerangka pengelolaan jangka panjang.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi program yang konsisten di lapangan.

Bagi Indonesia, keberhasilan blue carbon bukan hanya soal berapa hektare mangrove yang ditanam. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak ekosistem yang berhasil dipertahankan, seberapa efektif ekosistem dipulihkan, berapa besar manfaat yang diterima masyarakat, dan seberapa kuat data mendukung klaim dampak iklim.

Di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap solusi berbasis alam, posisi Indonesia memberi peluang besar untuk menjadi salah satu pemain penting dalam pengembangan blue carbon. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, data yang kredibel, kolaborasi lintas sektor, dan investasi jangka panjang.

Bagi perusahaan yang ingin mengambil bagian dalam agenda tersebut, sekarang merupakan momentum yang tepat untuk mulai merancang program CSR perusahaan yang memiliki tujuan lingkungan, indikator dampak, serta manfaat sosial yang jelas. Hubungi PrasastiSelaras.com untuk mendiskusikan peluang pengembangan program CSR berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan perusahaan dan masyarakat.

FAQ

Apa yang dimaksud dengan blue carbon?

Blue carbon adalah karbon yang diserap, disimpan, dan diakumulasi oleh ekosistem pesisir dan laut tertentu, terutama mangrove, padang lamun, dan salt marsh.

Mengapa mangrove penting untuk mitigasi perubahan iklim?

Mangrove memiliki kemampuan menyimpan karbon dalam biomassa dan sedimen dalam jumlah besar. Selain fungsi iklim, mangrove juga membantu melindungi garis pantai dan menyediakan habitat bagi berbagai organisme.

Bagaimana posisi Indonesia dalam blue carbon global?

Indonesia memiliki salah satu kawasan mangrove terbesar di dunia. Peta Mangrove Nasional 2025 mencatat sekitar 3,46 juta hektare mangrove di Indonesia, sehingga pengelolaan ekosistem tersebut memiliki arti penting bagi agenda iklim global.

Apa peran KKP dalam program blue carbon?

KKP mengintegrasikan RENAKSI 2025–2030 ke dalam Kebijakan Ekonomi Biru serta mengembangkan aspek regulasi dan pipeline proyek karbon biru.

Apa peran KLH/BPLH?

KLH/BPLH berperan dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, termasuk pengembangan RPPEM serta penguatan data dan inventarisasi ekosistem mangrove.

Bagaimana perusahaan dapat berkontribusi pada blue carbon?

Perusahaan dapat mendukung konservasi dan restorasi mangrove, pemberdayaan masyarakat pesisir, edukasi lingkungan, pemantauan ekosistem, atau mengembangkan CSR perusahaan yang memiliki indikator dampak lingkungan dan sosial.